 |
| SBY saat menggelar konperensi di Cikeas pers terkait UU Terorisme dan peristiwa a bom bunuh diri di Surabaya. |
Cikeas, (depoKini) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melihat rentetan serangan teroris yang terjadi belakangan ini di Tanah Air adalah peristiwa tanpa rekayasa.
SBY menilai, tidak ada upaya pengalihan isu seperti yang dilontarkan sebagian pihak.
"Serangan teroris beberapa saat lalu nyata. Saya tak latah berkata "ini pengalihan isu", seperti tuduhan sejumlah politisi kepada saya dulu yg "ASBUN"," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (23/5/2018).
Berkaca pada serangan teror tersebut, SBY mengaku mendukung upaya DPR dan pemerintah merevisi UU Antiterorisme.
SBY berharap, dengan revisi tersebut, nantinya aparat penegak hukum bisa lebih efektif mencegah dan menindak jaringan teroris di Indonesia.
Dengan demikian, tidak ada alasan kekhawatiran atau ketakutan melanggar UU lagi bagi aparat penegak hukum untuk mencegah serangan terorisme. Nanti dasar hukumnya jelas.
"Ke depan tak ada alasan lagi," kata Presiden keenam RI itu.
SBY berpendapat, definisi terorisme yang ditawarkan pemerintah sudah baik, tajam, fokus dan relevan.
Ia tidak ingin definisi terorisme nantinya seperti rumusan "subversi" yang melebar ke mana-mana.
Aparat penegak hukum, kata dia, perlu miliki kewenangan yang cukup sehingga bisa mendeteksi, mencegah dan menggagalkan serangan teroris.
Namun, SBY menekankan, kewenangan untuk menyadap dan menahan terduga teroris harus tepat sasaran, jangan sampai kewenangan tersebut disalahgunakan yang imbasnya malah rakyat merasa "diteror".
Kerja sama antara aparat intelijen, kepolisian dan TNI, menurut Ketum Partai Demokrat , harus baik dan efektif. Hindarkan ego masing-masing.
"Menghadapi terorisme kita harus bersatu & miliki "mindset" yg sama. Pihak pemerintah & oposisi juga harus memiliki sikap yg sama," ujar SBY.
"Ke depan, intelijen, kepolisian & koter TNI harus makin awas, bisa deteksi & gagalkan aksi teror. Itu tugas utama. Ini harapan rakyat," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat ini.
(GDP)
