-->
Minggu 6 Apr 2025

Notification

×
Minggu, 6 Apr 2025

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Iklan

Saat pimpin Sertijab, Kapolri nyatakan tidak ada Fraksi dan faksi di Polri

Kamis, 24 Januari 2019 | 15.58 WIB | 0 Views Last Updated 2019-01-24T08:58:10Z

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian saat sertijab pejabat Pru di gedung Rupatama, Mabes Polri, kamis (24/1/2019)
Jakarta, (Depokini) - Irjen Gatot Eddy Pramono resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Idham Aziz. Upacara serah terima jabatan (sertijab) Irjen Gatot digelar di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI ( Mabes Polri), Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Gatot mengucapkan sumpah jabatan mengikuti sumpah yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Gatot.

"Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan," lanjut dia.

Kapolri saat menanda tangani berita acara sertijab
Setelah sumpah jabatan, Kapolri memberikan sambutan yang menekankan pergantian jabatan adalah sesuatu yang biasa dalam struktur Polri.
"Polri solid. Tolong pihak eksternal mendorong soliditas Polri, tidak ada fraksi dan friksi-friksi di dalam Polri,” kata Tito.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian saat memimpin sertijab petinggi Polri di gedung Rupatama, kamis (24/1/2019)
Menurut Tito, hal terpenting dalam setiap jabatan Polri adalah mengemban tugas yang diberikan secara amanah dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, bangsa, dan negara.

"Di tempat baru apapun tempatnya adalah jalan Tuhan, amanah Tuhan harus diemban sebaik-baiknya,” kata Tito.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melantik Irjen Idham Aziz sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Arief Sulistyanto.

Sementara Arief menduduki jabatan baru sebagai Kalemdiklat Polri.
Selanjutnya, posisi Asisten Bidang Perencanaan dan Pengadaan Polri diisi Irjen Agung Sabar Santoso.

Komjen Unggung Cahyono yang kini menjabat Kalemdiklat Polri akan menempati jabatan baru, yakni Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam).

Kabaintelkam saat ini, Komjen Lutfi Lubihanto, akan memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Umar Septono menjabat sebagai Wairwasum Polri.

Kemudian, Dankor Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi menjabat sebagai Asops Kapolri.

Sementara posisi Komandan Brimob akan diisi Irjen Ilham Salahudin.
Lalu Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Supratman yang menggantikan Brigjen Pol Coki Manurung.

Supratman sebelumnya menjabat sebagai Wakapola Jawa Barat. Coki dipindahtugaskan menjadi Widyaswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Hamidi yang sebelumnya Pati Densus 88 Antiteror akan menggantikan Irjen Umar Septono yang dimutasi menjadi Wairwasum Polri.

Kemudian, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto yang sebelumnya menduduki jabatan Karopsi SSDM Polri akan menggantikan posisi Brigjen M Naufal Yahya yang dimutasi menjadi Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri.

Selain Kapolda Metro Jaya, rotasi jabatan juga terjadi pada perwira tinggi Polri lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Baca Juga :Ini kata BKN terkait formasi dan cara pendafaran CPNS 2018 Jakarta, (Depokini) -Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Dilansir laman kominfo, Infrastruktur tersebut, menurut Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN, M. Ridwan, mulai dengan proses pendaftaran secara online melalui https://sscn.bkn.go.id (websiteSSCN), Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). “Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8-10 juta pendaftar,” ujar Karo Humas BKN dalam rilis resmi BKN. Sistem Helpdesk dan pengaduan, menurut Ridwan, akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan, dan efisien. “Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan website SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN,” ujarnya. Pelaksanaan SKD dan SKB, tambah Ridwan, tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak. “Karena diperkirakan penerimaan CPNS kali ini dimaksudkan untuk penambahan PNS di pusat dan daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi, dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta,” papar Karo Humas BKN. Untuk itu, saat ini, menurut Ridwan, BKN sedang menjajaki kerja sama dengan BKD/BKPSDM/BKPP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki fasilitas CAT. Ia menambahkan bahwa penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK. “Dengan kebijakan rekrutmen yang, “Kompetetif, Adil, Objektif, Transparan, Tidak KKN, dan Bebas Biaya,” masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS,” ujar Ridwan. Karo Humas BKN juga mengingatkan agar jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS dengan atau tidak dengan imbalan tertentu. Informasi resmi penerimaan CPNS, menurut Ridwan, hanya berasal dari website dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. “Untuk itu, BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu : web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial,” pungkas Ridwan. Formasi Prioritas Seleksi Penerimaan CPNS 2018 akan digelar. Diperkirakan akhir Juni atau awal Juli proses seleksi bakal dimulai. Sejauh ini BKN secara aktif mengabarkan melalui laman media sosial resmi milik lembaga tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan. “Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya. Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%. Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan. Menetri Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. “Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas, “tambahnya. (Gatot DP)
Kapolres Jakarta Pusat, Kapolres Jakarta Utara, dan Kapolres Tangerang Kota adalah beberapa di antaranya yang dirotasi.

Kombes Pol Roma Hutajulu yang merupakan Kapolres Metro Jakarta Pusat dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Posisi Kapolres Jakarta Pusat akan diisi oleh Kombes Pol Harry Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tangerang Kota.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkan Harry, yakni Kapolres Tangerang Kota, akan diganti oleh Kombes Pol Abdul Karim yang saat ini menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Banten.

Selanjutnya Kombes Pol Budhi Herdi Susianto akan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara yang baru, menggantikan Kombes Pol Reza Arief Dewanto yang dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/189/IKEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019. Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri. 
(MasGatot)
×
Berita Terbaru Update
-->