 |
| Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham |
Jakarta (depoKini) - Penunjukkan calon ketua DPR yang baru dinilai ujian paling awal dari arah perubahan partai Golkar kepemimpinan Airlangga Hartarto. Meskipun beberapa nama kandidat sudah disebut-sebut, tapi penentuan nama masih menunggu rapat pleno di DPP Golkar pada awal 2018.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyatakan Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto sudah menegaskan akan mengambil keputusan soal Ketua DPR pengganti Setya Novanto pada awal 2018 dengan didahului rapat pleno di DPP.
"Terkait dengan nama Ketua DPR, Pak Airlangga sudah mengambil kebijakan bahwa ke semuanya nanti akan dibahas pada awal 2018 dalam rapat pleno, akan dibahas kembali pada 2018," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (30/12/2017).
Dia memastikan, awal masa sidang Januari nanti pasca reses, DPR sudah memiliki Ketua baru yang membuka rapat paripurna nantinya.
"Nanti di situ kita ingin calon dari Partai Golkar yang juga sudah ada. Siapa dia, tergantung pada pembahasan-pembahasan pada awal 2018. Sehingga pada persidangan awal 2018 itu sudah ada pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar," jelasnya.
Meskipun nama Aziz Syamsudin sempat diperbincangkan lantaran digadang mendapat rekomendasi dari Setya Novanto. Idrus menilai hal itu bisa saja berubah tergantung dinamika dalam pembahasan di rapat pleno nanti. "Partai Golkar masih belum memutuskan, apakah Pak Aziz, atau bukan, Golkar punya banyak kader yang berkualitas," kata Idrus Marham
Dia juga mengungkapkan, Ketum Golkar hari ini menginkan personal yang akan mengisi kursi kosong Ketua DPR nanti harus melewati syarat baku yang telah ditentukan partai seperti, kader senior yang telah menjadi anggota DPR sebanyak 3 periode atau lebih, pernah memimpin Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan PDLT.
"Pastinya PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela) pernah memimpin AKD, dan termasuk senior di Partai Golkar. Ketua terpilih juga harus bisa mengangkat citra DPR itu sendiri. DPR itu juga diharapkan kinerjanya bisa optimal lagi. Terutama legislasi," tegasnya. (GDP)
