 |
| Sisa galian yang di letakan di bahu jalan dan membahayakan pengguna jalan |
Beji (depoKini) - Menuju kota Unggul, Nyaman, Religius adalah visi Kota Depok dan pastilah hal tersebut sangat di harapkan keberhasilannya baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, maupun warga masyarakat, memang untuk menuju Kota yang Unggul, Nyaman dan Relegius bukanlah pekerjaan yang semudah membalikkan telapak tangan, apalagi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang jelas menggunakan anggaran negara, uang rakyat.
Untuk mencapai hasil yang maksimal maka pelaksanaan proyek pembangunan infra-struktur, selaian harus sesuai dengan RAB, pelaksanaan proyek pun tidak bolah mengabaikan unsur keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi masyarakat sekitar lokasi proyek. Pun juga tidak boleh ada lagi praktek praktek "kong kali kong" atau "main mata" antara pemkot Depok selaku penyelenggara Negara (baca:Dinas-dinas) dengan kontraktor pelaksana proyek, sebagaimana di sinyalir terjadi pada proyek galian yang berlokasi di jalan Nusantara raya, Depok Utara, Beji.
Beberapa warga yang di jumpai oleh Depokini menuturkan keluhan dan keberatannya serta merasakan ketidak-nyamanan, warga terganggu akibat penumpukan tanah galian pada pinggiran jalan.
Tarsono kepala tukang diproyek tersebut yang dijumpai awak Depokini mengatakan dirinya hanya disuruh kerja mandor, dan juga tidak tahu ini proyek pemerintah daerah atau bukan " ucap Tarsono
"Penumpukan material tanah galian terjadi karena mandor tidak menyediakan karung untuk mengemas dan memasukan tanah galian, belum lagi kesulitan terkait lokasi pembuangan tanah galian tersebut" papar Tarsono dengan raut muka bingung.
"Mandor tidak ada dilapangan ( dilokasi ) pak, kalaupun ada hanya sesekali saja, sehingga kalau ada pertanyaan pertanyaan kami tidak tahu " imbuh Tarsono
Saat Kepala Dinas PUPR dikonfirmasi melalui pesan What's App (WA) pribadinya, Kadinas tidak ada respon, hal yang sama terjadi pada Sekretaris Dinas, yang juga tidak ada respon.
Awak Depokini pun keesokan hari (red:hari ini, kamis 2 November 2017) mendatangi Kantor Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, pada Dinas PUPR, Agus Sofan namun yang bersangkutan pun tidak berada ditempat, sementara para kontraktor yang menunggu dirinya masih banyak diruang tunggu.
Memang berdasarkan pantauan awak Depokini dilokasi, kondisinya sangat memprihatinkan sekali, baik dari segi keselamatan pekerja maupun warga masyarakat yang lalu lalang, apalagi kenyamanan, jauh panggang dari api, kesan ketidak-perdulian terlihat sangat. Apalagi Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna acapkali pergi dan pulang kantor melalui ruas jalan nusantara raya yang penuh dengan tumpukan tanah sisa galian.
Sementara terkait papan pelaksanaan proyek maupun pemberitahuan terkait pelaksanaan proyek penggalian tidak ada di sekitar lokasi proyek. Hal ini di benarkan oleh Tarsono "Betul pak tidak ada papan penunjuk proyek , katanya sih pekerjaan ini dikasih waktu 10 hari kerja sejak tgl 30 Oktober 2017 " keluh Tarsono
Seyogyanya didalam pelaksanaan pekerjaan proyek, harus ada papan penunjuk proyek, maupun bedeng, termasuk adanya spanduk pemberitahuan kepada warga masyarakat sekitar lokasi proyek terkait adanya pelaksanaan pekerjaan yang pastinya mengganggu kenyaman, namun hal itu sama sekali tidak ada terpampang di sekitar lokasi pekerjaan. Papan pemberitahuan menjadi penting guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan terjadi, semisal karena tumpukan tanah yang terguyur air hujan dapat mengakibatkan jalan menjadi licin dan ini berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Atau pun saat penggalian terkena pipa PDAM atau pun kabel PLN, ini berbahaya.
Terkait belum adanya papan proyek ataupun papan pemberitahuan, Dinas PUPR benar tidak tahu atau kontraktor lalai atau adanya unsur lain yang membuat terjadinya pembiaran.
Apakah pembiaran seperti ini juga terjadi pada pelaksanaan proyek proyek lainnya yang di biayai oleh uang negara, uang rakyat, ada apa dengan dinas PUPR. Jawabnya ada pada kejujuran hati kita masing masing.
(Mas Kus)
