 |
| Dinas PUPD Kota Depok sedang laksanakan pengerukkan sendimen lumpur di wilayah Pancoran Mas, Depok |
Depok, (Depokini) - Permintaan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta agar dana hibah ke Kota Depok dikurangi pada tahun 2020 mendatang ditanggapi oleh Pemerintah Kota Depok. Pengurangan dana hibah boleh saja dilakukan namun jika pengelolaan banjir menjadi tidak maksimal maka DKI Jakarta harus menanggungnya sendiri dan tidak menyalahkan kota kota penyangga di sekitar Jakarta.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan, wacana pengurangan dana hibah untuk Kota Depok alangkah lebih baik jika tidak asal bunyi saja tetapi melalui kajian yang mendalam. Dikatakan Pradi, selama ini dana hibah dari Jakarta digunakan juga demi kepentingan Jakarta sendiri.
Seperti misalnya untuk mengeruk situ untuk menampung air agar air tidak tumpah ke Jakarta dan menyebabkan banjir di musim hujan. Saat ini kegiatan tersebut tengah berlangsung di tiga situ di Depok yakni Situ Rawa Besar, Situ Sawangan, dan Situ Pladen.
"Ini untuk investasi DKI Jakarta sendiri dan ini efektif untuk mengatasi banjir. Selama ini saya rasa Depok tak mendapatkan dana hibah sebesar Bekasi atau Tangerang Selatan," ujar Pradi di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/11/2019).
Sebenarnya, dana hibah, lanjut Pradi, juga bisa dimanfaatkan untuk menata estetika kota. Tak hanya untuk mengatasi banjir tapi juga untuk menata wajah Kota Depok karena kota ini adalah salah satu kota penyangga Jakarta.
"Selama ini hibah yang diberikan dari Jakarta untuk Depok masih relatif kecil. Kami inginnya duduk bersama untuk membicarakan lebih banyak hal. Komunikasi yang serius yang sama-sama menguntungkan baik untuk Jakarta ataupun Depok," kata Pradi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono menanggapi santai permintaan wacana pengurangan dana hibah dari Komisi D DPRD DKI Jakarta. Menurut Hardiono jika dana hibah untuk Depok dikurangi maka jika Jakarta terkena banjir, jangan menyalahkan Depok. Karena mayoritas dana hibah dari DKI Jakarta digunakan untuk mengatasi banjir di Jakarta sendiri.
"Kalau Jakarta nanti banjir parah ya jangan salahkan Depok. Tanggung saja sendiri. Padahal adanya dana hibah ini kan untuk mengatasi banjir di Jakarta juga. Kami manfaatkan untuk mengeruk situ, dan sebagainya," tutur Hardiono di Balai Kota Depok.
Lebih lanjut dikatakan Sekda, Pemprov DKI diminta untuk tidak pelit menggelontorkan anggaran karena semuanya digunakan demi kepentingan Jakarta sendiri. Pemkot Depok tidak merasa dirugikan apapun jika sampai anggaran hibah berkurang.
"Selama ini dana hibahnya saja relatif kecil kok. Belum bisa untuk meng-cover pengerukan situ untuk menampung air hujan di Depok. Harus diingat bahwa Depok punya 23 situ. Dana dari DKI berapa? Jelas masih kurang lah. Ini kok malah mau dipotong lagi," papar Hardiono.
Selama ini, anggaran hibah dari Pemprov DKI Jakarta, kata Hardiono, bisa digunakan maksimal asalkan tidak dikucurkan pada jelang akhir tahun. "Kalau dikucurkan sejak bulan Maret hingga Juni maka jelas bisa terserap maksimal. Tapi kalau di akhir-akhir tahun ya jangan harap bisa terserap maksimal," ujar Hardiono.
Sekda Kota Depok berharap rencana pemasangan jaring sampah bisa dilakukan DKI Jakarta. Pemasangan jaring bisa dilakukan di titik perbatasan antara DKI Jakarta dengan Kota Depok dan juga di perbatasan dengan Bogor.
Dirinya juga meminta Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk turun langsung melihat ke sungai dan memetakan masalahnya mengapa Jakarta bisa seringkali banjir. "Idealnya dibuat run off atau lubang biopori di sepanjang perbatasan Jakarta dan Depok dengan demikian air dapat terserap maksimal ketika musim hujan dan tidak menjadi banjir. Cobalah anggota DPRD-nya turun ke lokasi biar tahu bagaimana sesungguhnya permasalahan banjir yang ada, bukan tiba-tiba mengurangi dana hibah kepada kota kota penyangga Jakarta," pungkas Hardiono.
