-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Iklan

Hari Pers Nasional, ini kata Ketua Dewan Pers: insan pers harus mencerdaskan bangsa

Jumat, 09 Februari 2018 | 11.30 WIB | 0 Views Last Updated 2018-02-09T04:30:20Z
Padang, (depoKini) - Dunia pers internasional sangat memuji kebebasan pers di Indonesia. Betapa tidak, amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendapat pujian setinggi langit lantaran memuat nilai-nilai kebebasan pers yang universal. 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, kebebasan pers adalah pecahan kecil dari cermin demokrasi. Pers, lanjut dia, harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kebebasan pers merupakan satu bagian dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Kebebasan pers haruslah dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya di Konvensi Nasional Media Massa yang bertempat di Hotel Grand Inna Padang, Kota Padang, Sumbar, Kamis kemarin, (8/2/2018).

Pria yang karib disapa Stanley menilai, tantangan dalam Undang-Udang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu telah memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media. Alhasil, perusahaan media menjamur di mana-mana.

"Pertumbuhan media yang marak itu berdampak pada adanya perekrutan SDM wartawan secara besar-besaran," imbuhnya.

Ia menjelaskan, bahwa perekrutan SDM wartawan yang besar-besaran itu dapat menimbulkan masalah bila SDM tidak siap. Apalagi tidak mengerti sama sekali tentang ilmu jurnalistik dan profesi kewartawanan.

Stanley menambahkan, kondisi ini juga berimbas pada produk berita yang dihasilkan tidak objektif seperti bila terjadi kontestasi di pilkada dengan mendukung ke satu pihak dan menyerang ke pihak yang lain.

Ia menyinggung soal pentingnya independensi wartawan di tengah kemerdekaan pers. Sebab, wartawan haruslah independen, tidak terpengaruh atas desakan ekonomi dan politik. Profesi wartawan itu mengedepankan kepentingan publik dan tak boleh berselingkuh dengan kepentingan politik, dan Pilkada Serentak 2018 akan menjadi ujian bagi pers.

"Jangan sampai sejumlah kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah juga mempengaruhi independensi wartawan. Di Pilkada Serentak 2018 misalnya, pers sedang diuji. Independen atau berselingkuh dengan kepentingan politik," tandasnya. (Syahrial/Gatot)
×
Berita Terbaru Update
-->