Depok, (depoKini) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah merancang pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum tersebut, kelurahan diberi alokasi Rp 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan, untuk membuat perencanaan program pembangunan pihaknya sudah menyiapkan pedoman yang menjadi acuan kelurahan dan kecamatan dalam Musrenbang. Ketentuan itu antara lain setiap kelurahan diberikan pagu anggaran sebesar Rp 2 miliar dengan rincian Rp 500 juta dapat digunakan untuk pembangunan non-infrastruktur seperti bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, dan pemerintahan.
“Sedangkan yang Rp 1,5 miliar lagi silakan dioptimalkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur,” ujar Wid, sapaannya, ditemui usai memberi arahan dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019 di Aula Bappeda Gedung Dibaleka II Balai Kota Depok, Jumat (26/01/2018).
Ditambahkannya apabila usulan yang ada dalam Musrenbang kelurahan lebih dari angka Rp 2 miliar, maka bisa dimusyawarahkan melalui kecamatan. Sedangkan kalau masih belum diakomodir lagi, bisa pula dimasukkan lewat dana aspirasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
“Kami berharap anggaran dalam Pokir dan aspirasi bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, sebagai informasi adapun jadwal Musrenbang yang dilaksanakan di tiap kecamatan di Kota Depok antara lain pada tanggal 29 Januari terjadwal di Kecamatan Limo dan Cinere, tanggal 30 Januari di Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung. Sedangkan pada tanggal 31 Januari giliran Kecamatan Sukmajaya dan Cilodong, tanggal 1 Februari akan ada di Kecamatan Tapos dan Cimanggis, serta yang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari di Kecamatan Beji. (GDP)
