.jpg) |
| Wali kota Depok, Kh. M.idris (istw) |
Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah tudingan itu. Menurut Idris, predikat kota intoleran yang disematkan pada Kota Depok tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada.
"Tetapi, dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan bersama warga, kita bisa minta statement atau realitanya langsung dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi?” kata Idris, pada awak media, Selasa (11/4/2023).
Idris berpandangan, apabila ada sejumlah kasus yang berkaitan dengan toleransi di Kota Depok, ia menegaskan, sejatinya tidak ada peraturan yang dilanggar.
“Kalau memang ada kasus-kasus, kami juga enggak akan melanggar peraturan dari pusat. Misalnya, penyegelan Ahmadiyah ini dianggap sebagai sebuah kasus yang intolerir,” terang Idris.
"Ini harus dipertanyakan apakah memang demikian karena memang kami melakukan penyegelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sambungnya lagi.
Dalam kasus penyegelan tersebut, Idris mengungkapkan yang sebenarnya terjadi adalah Pemkot Depok justru menyelamatkan pengikut Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman hingga serangan warga setempat. “Kami ingin menjaga dan menyelamatkan saudara-saudara kita Ahmadiyah yang memang pada saat itu mendapatkan serangan, dan kemungkinan ancaman-ancaman dari sebagian warga yang ada di Kota Depok,” ungkap Idris serius.
Idris juga mengungkapkan bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat hingga saat ini. “Memang Fatwa MUI pada saat ini masih memfatwakan mereka aliran sesat. Dari situ kami segel tujuan nya untuk menjaga mereka," paparnya
"Kalau itu dijadikan sebuah bukti intolerir, maka kami pertanyakan," pungkas Idris.
(MasGatot)
