 |
| Jubir KPK, Febry Diansyah |
Jakarta, (Depokini) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai ada peran Menteri Sosial Idrus Marham dalam skandal proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
“Dari bukti yang ada, Idrus sewaktu menjabat Sekjen Partai Golkar ikut melakukan pertemuan dan pembahasan proyek PLTU Riau-1 bersama orang-orang yang kini menjadi tersangka suap atas proyek tersebut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8) malam.
Febri menjelaskan, peran Idrus dalam pembahasan proyek tersebut teridentifikasi dari rekaman CCTV yang disita oleh penyidik saat penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk di kantor dan rumah Direktur PT PLN (Persero), Sofyan Basir.
"Sebagian sudah kami dalami dalam pemeriksaan sebagai saksi dua kali (terkait) beberapa pertemuan dan pembahasan PLTU Riau," ungkap Febri.
Febri enggan mengungkap secara rinci isi rekaman CCTV yang menjadi petunjuk bukti adanya peran Idrus. Sebab, hal itu menjadi bagian dari penyidikan.
Yang jelas, lanjut Febri, dari bukti tersebut menunjukkan adanya pertemuan Idrus Marham saat menjabat Sekjen Partai Golkar dengan Dirut PLN Sofyan Basir, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
Selain rekaman CCTV, KPK juga mengantongi bukti rekaman penyadapan pembicaraan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek pemerintah ini.
"Dari bukti-bukti yang ditemukan tersebut memang ada beberapa pertemuan-pertemuan yang teridentifikasi dan perlu diklarifikasi lebih lanjut pada pihak-pihak yang bersangkutan," jelasnya.
Diketahui, Idrus Marham telah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang mempunyai investasi senilai 900 juta Dollar AS. Bahkan, Idrus disaat panggilan kedua sampai diperiksa selama 12 jam di Gedung KPK.
Menurut Febri, selain soal pertemuan-pertemuan, penyidik KPK juga mengklarifikasi dan mendalami soal aliran dana saat melakukan pemeriksaan terhadap Idrus Marham. "Yang kami klarifikasi adalah sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan pertemuan-pertemuan, dan juga informasi mengenai aliran dana," jelasnya.
Febri menambahkan, pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan suap ini. Bahkan, KPK akan mengembangkan kasus ini jika nantinya ditemukan bukti baru.
Ditemui di kantornya, Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Jumat (3/8) siang, Idrus memilih enggan memberikan tanggapan saat ditanyakan soal dugaan keterlibatannya dalam pembahasan proyek PLTU Riau-1. Dia hanya mau bicara masalah penurunan angka kemiskinan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana agenda kerjanya sebagai Menteri Sosial. "Jangan, nanti aja saya sudah jelaskan di sana ya (KPK)," singkat Idrus.
Dia memberikan jawaban sama saat dikonfirmasi adanya bukti rekaman CCTV sitaan KPK yang menunjukkan dirinya terlihat ikut hadir dalam pertemuan dan pembahasan proyek PLTU Riau-1. "Nanti saja, saya bicara kemiskinan. Nanti saja itu ya," tambah Idrus.
(MasGatot)
