Jakarta, (depoKini) - BELI DAN BELA mampu dongkrak Kulon Progo
Dengan jargon yang sangat sederhana dan mudah di mengerti oleh masyarakat, Bupati Kulon Progo berhasil mendongkrak perekonomian rakyatnya.
Jargon yang mampu membangkitkan semangat masyarakat Kulonprogo adalah "Beli dan Bela" Kulon Progo. Gaya kepemimpinan Bupati Kulon Progo dalam mengurus dan mengelola daerah nya sangat bertolak belakang dengan presidennya yg mengutamakan impor. Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, pun tak sepopuler Kang Emil, Bu Risma apalagi Ahok dan yang lebih penting lagi Kulon Progo bukanlah daerah yang jadi sorotan media. Bukan kota besar seperti Bandung, Surabaya, apalagi Jakarta.
Walau tanpa sorotan media, Hasto Wardoyo, telah meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatannya sendiri.
Hasto memberi teladan dalam senyapnya publikasi. Ia memulai dengan gerakan "Bela dan Beli Kulon Progo".
Kebijakan Hasto yang mewajibkan para pelajar dan PNS disana mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulon Progo, pada hari tertentu, mampu mendongkrak industi batik lokal Kulon Progo.
Dengan kebijakannya tersebut, menjadikan Sentra kerajinan batik lokal tumbuh pesat, dari cuma 2 menjadi 50 an. Seribuan perajin batik Kulon Progo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bisa bekerja di Kulon Progo. Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil inipun berputar di Kulon Progo.
Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulon Progo, 10 kg/bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulon Progo.
Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi Air kemasan merk AirKu (air Kulon Progo ). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. AirKu kini menguasai seperempat pangsa pasar air kemasan di Kulon Progo.
Selain itu, Bupati yang lulusan UGM ini pun membuat kebijakan terkait mini market, yang mengharuskan menjual berbagai produk yang di hasilkan oleh UMKM Kulon Progo dan bekerjasama dengan Koperasi setempat pun juga harus mempekerjakan anggota Koperasi. Dan satu hal yang juga menjadi keharusan, yakni mini market yang ingin membuka gerainya di Kulon Progo harus memakai nama ToMira akronim dari Toko Milik Rakyat, sebuah langkah yang patut diacungkan jempol.
Satu lagi kebijakan Hasto adalah melarang adanya iklan rokok di Kulon Progo. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat, khususnya membela hak kesehatan rakyat.
Terkait dengan Hak Kesehatan Rakyat, Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, dimana Pemkab Kulon Progo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /orang.
Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulon Progo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.
Walhasil, berbagai kebijakan lewat Program "Bela dan Beli" tersebut, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo. Berdasarkan data Bappeda, dari 22,54 % pada tahun 2013 menjadi 16,74 % pada tahun 2014.
Meski kebijakannya sepi dari ekspos media, namun bagi Hasto Wardoyo, terkenal bukanlah tujuannya, baginya berguna bagi sesamanya jauh lebih penting dan bermakna, ketimbang populeritas semu.
Kebijakan yang diberlakukan Hasto Wardoyo untuk masyarakat dan Kulon Progo adalah hal yang semestinya juga dilakukan oleh Bupati dan Walikota di daerah lainnya, jika Kabupaten Kulon Progo bisa mengapa Kabupaten, Kotamadya lain tidak bisa?
Persoalannya adalah mau atau tidak !!. (GDP)
